Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri saat mengikut tim kunspek Komisi VIII DPR RI di Batam, Kepri, Jumat (3/9/2021). Foto: Mentari/Man

Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri mengungkapkan, salah satu kendala Asrama Haji Batam belum mendapatkan alokasi dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dari Kementerian Agama adalah karena status Asrama Haji tersebut masih menjadi milik masih Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

"Jadi oleh sebab itu kalau memang dari pihak BP Batam ini mau menyerahkan kepada Kementerian Agama, nanti dana SBSN dapat dialokasikan," ujar Hasan saat mengikut tim kunspek Komisi VIII DPR RI di Batam, Kepri, Jumat (3/9/2021).

Dirinya menyarankan agar status kepemilikan lahan Asrama Haji segera dialihkan kepada Kementerian Agama agar segera dapat direnovasi dan dimanfaatkan sehingga bisa mendatangkan pemasukan bagi negara. “Walaupun kepengurusannya nanti di Kanwil Kemenag, artinya sama saja. Milik negara juga kan.  Yang penting direhab dan mendatangkan pemasukan,” tuturnya.

Politisi dapil Jambi ini menyarankan jika Asrama Haji Batam sudah dialihstatuskan ke Kementerian Agama, dapat dimanfaatkan untuk pemberhentian (transit) bagi masyarakat yang mau menjalankan ibadah haji.

"Ke depan, kalau asrama itu mau dikembangkan, beberapa provinsi yang mau memberangkatkan haji bisa transit di Batam kemudian baru menuju Jedah. Bisa juga transit di Singapura bagi yang akan melaksanakan ibadah umrah," ujar Hasan. (mri/es)